welcome

Selasa, 24 Februari 2015

NILAI UAS HUKUM PERDATA EKSTENSI 2014













PERJANJIAN TERAPEUTIK DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN MEDIS OPERASI BEDAH ANTARA DOKTER DAN PASIEN DI RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 290/MENKES/PER/ III/2008 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN

Alauddin

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin.SH

Jl. Jend. Ahmad Yani No.1 Bengkulu

Email : alauddinshmh@gmail.com



Abstract

Agreement or contract therapeutic therapeutic, in accordance with legal requirements such relationship applies as a law. This is different from the bond-suk terms of the engagement category are based on the work (resultaatsverbintenis). The problem in this paper is how the therapeutic agreement in the implementation of medical care surgical operation between doctors and patients in hospital associated with the Regulation of the Minister of Health Number. 290 / Menkes / Per / III / 2008 on the approval of Medical Action? The research method used is the research library (library research). Specificity agreement therapeutic medical services in hospital operations lies in the object operation agreement in the form of medical services based on business or endeavor that results can not be ascertained. characterize the relationship between doctor and patient as the relationship of the relief professionally. The patient's physician information necessary to establish the diagnosis while the physician information necessary to determine the patient's consent to perform surgery and the risks before surgery and after surgery and others.

Keywords: therapeutic, medical, agreements

Abstrak

Persetujuan terapeutik atau kontrak terapeutik, sesuai ketentuan hukum, hubungan demikian berlaku sebagai undang-undang. Ini berbeda dengan ikatan yang terma-suk kategori perikatan yang berdasarkan hasil kerja (resultaatsverbintenis). Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah perjanjian terapeutik dalam pelaksanaan pelayanan medis operasi bedah antara dokter dan pasien di Rumah Sakit dihubungkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 290/MENKES/PER/ III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran ? metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Kekhususan perjanjian terapeutik dalam pelayanan medis operasi di rumah sakit terletak pada obyek perjanjian berupa pelayanan medis operasi berdasarkan usaha atau ikhtiar yang hasilnya tidak bisa dipastikan. ciri hubungan antara dokter dan pasien sebagai hubungan pemberian pertolongan secara profesional. Informasi pasien diperlukan dokter untuk menegakkan diagnose sedangkan informasi dokter diperlukan pasien untuk menentukan persetujuannya untuk melakukan tindakan operasi serta resiko-resiko sebelum operasi maupun sesudah operasi dan lain sebagainya.

Kata Kunci : terapeutik, kedokteran, perjanjian



Pendahuluan
Berkembangnya ilmu kedokteran dan pusat-pusat pelayanan kesehatan serta pusat-pusat pelayanan medis di Negara Republik Indonesia, maka semakin banyak orang yang berhubungan dengan tenaga, sarana dan teknik kedokteran. Hal ini juga ditandai dengan meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dan pelayanan medik baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Sistem pelayanan kesehatan dan pelayanan medik yang dijalankan oleh profesi dokter harus berpedoman kode etik kedokteran dan aturan-aturan undang-undang yang berlaku.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.1

Kemudian Pasal 28 H (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.". Ketentuan dalam UUD 1945 tersebut kemudian dilaksanakan sejalan dengan bunyi Pasal 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan : “Setiap orang berhak atas kesehatan”

Dari bunyi Pasal tersebut diatas, jelaslah bahwa setiap individu juga memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang layak sebagai bagian dari hak asasi yang ia miliki. Hak-hak dasar atau hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau Negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.2

Pengaturan tentang hak atas kesehatan dalam sejumlah instrumen hukum dapat dilihat dalam pasal 25 (1) Universal Declaration of Human Rights, yaitu: "Everyone has the right to a standard of living adequate for health of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social service Hak atas kesehatan sangat mendasar bagi tiap individu dalam hal melaksanakan hak asasinya yang lain termasuk dalam pencapaian standar hidup yang memadai. Mata rantai dari Universal Declaration of Human Rights adalah:

1. The right to health care;

2. The right to information;

3. The right to selt determination.

Hak atas kesehatan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, ia tidak hanya menyangkut masalah individu, tetapi meliputi semua faktor yang memberi konstribusi terhadap hidup yang sehat (healthy life) terhadap individu, seperti masalah lingkungan, nutrisi, perumahan, dan lain-lain. Sementara hak atas kesehatan dan hak atas pelayanan kesehatan yang merupakan hak-hak pasien, adalah bagian yang lebih spesifik dari hak atas kesehatan.

Sejalan dengan berkembangnya pelayanan kesehatan dan pelayanan medis tersebut maka peranan hukum dalam pelayanan kesehatan dan pelayanan medik semakin meningkat. Pelayanan kesehatan dibedakan atas dua macam yaitu pelayanan kesehatan masyarakat (Publik Health Service) dan pelayanan kesehatan kedokteran (Medical Service), untuk pelayanan kedokteran dapat diselenggarakan sendiri dengan tujuan utamanya yaitu untuk mengobati (Kuratif) penyakit dan memulihkan (Rehabilitatif) kesehatan serta sasaran utamanya adalah perseorangan.

Sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat, umumnya diselenggarakan bersama-sama dalam suatu organisasi, bahkan harus mengikutsertakan potensi masyarakat dan mencegah penyakit serta sasaran utamanya adalah masyarakat secara keseluruhan.

Di samping Pelayanan kesehatan juga ada pelayanan Medis di mana pelayanan ini mencakup semua upaya dan kegiatan berupa pencegahan (Preventif), pengobatan (Kuratif), peningkatan (Promotif), dan pemulihan (Rehabilitatif) kesehatan yang didasarkan atas hubungan individual antara para ahli di bidang kedokteran dengan individu yang membutuhkannya. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan. Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat UU No.36 Tahun 2009) tentang Kesehatan, menitikberatkan pada upaya penyembuhan penderita. Berangsur-angsur upaya kesehatan berkembang sehingga dalam Undang-undang kesehatan, upaya kesehatan berciri keterpaduan yang menyeluruh, menyangkut upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (Preventif), penyembuhan penyakit (curatif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitateif).3

Profesi dokter berbeda dengan profesi bisnis, di mana profesi dokter merupakan suatu profesi yang disertai dengan moralitas tinggi, di mana setiap dokter harus siap setiap saat memberikan pertolongan kepada siapa saja, kapan saja dan di tempat mana saja sesuai dengan standar profesi. Profesi dokter harus dijalankan sesuai dengan kode etik kedokteran.

Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tenaga kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional.4

Selanjutnya Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit berbunyi :5 “Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit”.

Keberhasilan upaya kesehatan tergantung pada ketersediaan sumber daya kesehatan yang berupa tenaga, sarana, dan prasarana dalam jumlah dan mutu yang memadai. Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. pelayanan kesehatan sebagai kegiatan utama rumah sakit menempatkan dokter sebagai tenaga kese­hatan yang paling dekat hubungannya dengan pasien dalam penanganan penyakit. Terdapat beberapa hubungan dalam upaya pelayanan kesehatan tersebut, yaitu hubungan antara rumah sakit dengan dokter; perawat dengan pasien; hubung­an antara dokter dengan perawat dan pasien; dan hubungan antara perawat dengan pasien.6 Perjanjian merupakan hubungan timbal balik yang dihasilkan melalui komunikasi.

Sedangkan terapeutik diartikan “sebagai sesuatu yang mengandung unsur atau nilai pengobatan”.7 Secara yuridis, perjanjian terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medik secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan operasi di bidang kedokteran.8

Dalam bidang kedokteran hubungan ini terjalin di bidang jasa dan disebut sebagai transaksi terapeutik, perstujuan terapeutik atau kontrak terapeutik. Sesuai ketentuan hukum, hubungan demikian berlaku sebagai undang-undang. Artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditaati. Bila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut atau menggugat pihak lainnya. Hubungan dokter dengan pasien ini dalam perjanjian hukum perdata termasuk kategori perikatan berdasarkan daya usaha yang maksimal ikhtiar (inspanningsverbintenis).9

Ini berbeda dengan ikatan yang terma­suk kategori perikatan yang berdasarkan hasil kerja (resultaatsverbintenis).10 Objek dari hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha adalah transaksi barang atau jasa baik dalam bentuk jual beli barang untuk dikomsumsi sendiri maupun untuk keperluan lainnya termasuk dalam bentuk penyediaan barang maupun jasa. Penyediaan jasa merupakan penyedia transaksi yang tidak berwujud seperti seorang dokter dalam bidang medis menyedikan jasa pada pasien atau seorang advokat menyediakan jasa konsultasi atau bantuan hukum untuk kliennnya.11

Dalam melakukan pelayanan medis operasi antara dokter dan pasien di Rumah Sakit Umum Dr. M. Yunus Bengkulu, harus membuat pernyataan persetujuan operasi. Rumah Sakit Umum Dr. M. Yunus Bengkulu dalam pernyataan persetujuan operasi masih dicantumkan klausul yang berbunyi : ”Dalam tindakan operasi ini pasien tidak boleh mengadakan penuntutan terhadap siapapun di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu”.12

Klausul pernyataan persetujuan operasi tersebut seharusnya tidak lagi mencantumkan larangan untuk melakukan penuntutan, karena setiap orang berhak dan diberikan perlindungan atas pelayanan medis pelayanan medis yang sama. Untuk melihat atau mendudukkan hubungan dokter dengan pasien yang mempunyai landasan hukum, dapat dimulai dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata)13 :"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih."

Dengan demikian akibat persetujuan ini akan terjadi perjanjian antara dua pihak. Kedua pihak setuju dan berjanji untuk melakukan sesuatu dalam bidang pengobatan atau kesehatan. Akibat persetujuan dan perjanjian ini akan terjadi "perikatan" antara kedua pihak di atas (pasien dan dokter).

Perjanjian terapeutik sebagai bagian dari hukum privat, yang tunduk pada aturan-aturan yang ditentukan dalam KUH Perdata sebagai dasar adanya perikatan. Eksistensi perjanjian sebagi salah satu sumber perikatan dapat ditemukan landasan hukumnya pada ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata.14 Menurut Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dapat dilahirkan dari suatu perjanjian maupun karena undang-undang.15

Pada perjanjian terapeutik di samping terikat pada per­janjian yang diatur dalam KUH Perdata, para pihak juga terikat pada Undang-undang Kesehatan dan Undang-undang Praktik Kedokteran, dasar hukum dalam perjanjian terapeutik ini bersifat saling melengkapi.

Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa dalam pelayanan medis memang terjadi hubungan antara pasien atau keluarga pasien yang meminta bantuan dengan dokter yang dengan keahlian dan keterampilan yang dimi­likinya sanggup memenuhi bantuan yang diminta pasien/keluarga pasien. Dalam hal ini perikatakan pihak pasien/keluarga menuntut suatu prestasi dari dokter.

JB Suharjo B Cahyono,16 pasien menginginkan dilayani oleh dokter yang berkompeten, respek, jujur, dan dapat berkomunikasi secara efektif dengan pasien. Harapan pasien tersebut menjadi kewajiban dokter untuk memenuhinya. Dokter bertanggung jawab terhadap pasien dan keselamatannya. Jantung dalam praktik kedokteran adalah konsultasi. Dalam rangka menegakkan diagnosis, dokter harus melakukan anamnesis, pemeriksaan secara teliti dan hati-hati, serta memberikan terapi yang cepat dan tepat. Dalam pengambilan keputusan klinis, dokter berkewajiban melibatkan pasien yang didahului dengan pemberian informasi mengenai proses menuju diagnosis, rencana dan pilihan-pilihan terapi, serta risiko dan bahaya suatu tindakan/prosedur medis. Dokter harus selalu mengikuti perkembangan terkini, menerapkan standar pelayanaii terkini, serta meminimalkan risiko dan bahaya serta kemungkinan terjadinya kesalahan pada saat memberikaii perawatan terbaiknya bagi pasien.

Dalam ikatan dokter dengan pasien, prestasi yang utama di sini adalah "melakukan sesuatu perbuatan," Dalam hal operasi prestasi ini dapat pula "tidak melakukan sesuatu perbuatan." Misalnya bila dokter menghadapi pasien dengan apendiksitis dalam stadium abses, maka sikap dokter tidak melakukan pembedahan apendektomi pada stadium ini adalah suatu prestasi.17

Berpedoman pada Pasal 1320 KUH Perdata, perikatan atau persetujuan itu memerlukan pula syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Dalam bidang pengobatan jelas ada hubungan atau persetujuan antara pasien atau keluarga pasien dengan satu orang dokter atau beberapa dokter. Di satu pihak pasien atau keluarga pasien memerlukan kepandaian dan ke­terampilan dokter untuk mengatasi masalah kesehatannya atau keluarganya, sedangkan di pihak lain para dokter mempunyai kepandaian dan keterampilan yang dapat diberikannya untuk kesembuhan pasien.

J.Guwandi,18 zaman sekarang ini adalah era globalisasi dan informasi. Sebelum melakukan tindakan medik (operasi) dokter tersebut harus memberikan penjelasan (informasi) kepada pasien atau keluarganya dan dimintakan persetujuannya dahulu dari pasien.

Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 290/MENKES/PER/ III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran yaitu ”Persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien”.

Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : ”Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Tiga syarat yang harus dipenuhi dokter yang akan melakukan tindakan medis agar tidak melawan hukum yaitu :19

1. Adanya indikasi medis;

2. Adanya persetujuan pasien;

3. Sesuai dengan standar profesi medis.

Sehubungan dengan tanggung jawab bukum dokter di bi­dang hukum Perdata ini, maka ada 2 bentuk pertanggungja­waban dokter yang pokok yaitu: pertanggungjawaban atas keru­gian yang disebabkan karena wanprestasi, dan pertanggung­jawaban atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum.20

Tanggung jawab hukum karena kesalahan merupakan bentuk pertanggunjawaban perdata berdasarkan tiga prinsip yang diatur dalam Pasal 1365, 1366, 1367 BW, yang bunyinya:

(1) Setiap tindakan yang menimbulkan kerugian atas diri orang lain berarti bahwa orang yang melakukannya harus membayar kompensasi sebagai pertanggungja­waban kerugian (Pasal 1365 KUH Perdata).

(2) Seseorang harus bertanggung jawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian atau kurang berhati-hati (Pasal 1366 KUH Perdata).

(3) Seseorang harus memberikan pertanggungjawaban ti­dak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindak­annya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbul­kan dari tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya (Pasal 1367 KUHPerdata).

Pada dasarnya, pertanggungjawaban perdata bertujuan un­tuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita di­samping untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak di­inginkan. Itulah sebabnya, baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum merupakan dasar untuk menuntut tanggung jawab dokter.

Perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang menimbulkan kerugian pada pihak pasien dikarenakan sikap kurang hati-hatinya dokter serta kurang menerapkan bagaimana syarat-syarat sahnya perjanjian terapeutik yang harus dipenuhi sebelum melakukan tindakan medis operasi terhadap pasien seperti yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Melakukan tindakan medik tanpa adanya persetujuan dari pasien atau keluarganya, hal ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan surat izin praktek Peraturan Menteri Kesehatan Nomor.290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Konsumen jasa oleh pasal 1 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah yang di maksud oleh pasal 1 ayat (2) sebagai konsumen akhir.sebagaimana telah diketahui,dlam ekonomi dikenal adanya konsumen antara dan konsumen akhir.Yang dimaksud dengan konsumen akhir adalah konsumen akhir dari suatu produk yang berupa jasa pelayanan kesehatan Rumah sakit. Dalam hal ini adalah pasien,karena sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan Rumah Sakit pasien tidak akan menggunakan jasa pelayanan kesehatan yang di proleh dari Rumah Sakit itu untuk digunakan sebagai dari bagian proses produksi atau produk lainnya.

Upaya pasien dalam memperoleh jasa pelayanan kesehatan tersebut melalui suatu proses transformasi yang tidak sederhana, yaitu yang didasarkan pada kemandiriannya (otonom) dalam menentukan pilihannya diantara beberapa alternatif pilihan proses kegiatan upaya penyembuhan yang ditawarkan oleh tenaga medis di Rumah Sakit sebagai produser jasa pelayanan kesehatan. Disinilah perbedaan yang sifatnya mendasar dari jasa (dalam proses produksi) pelayanan kesehatan dengan jasa (dalam proses produksi) industri.

Mengenai tanggung jawab hukum (menurut hukum) pelaku usaha ini sudah di atur oleh UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 27. Tanggung jawab pelaku usaha ini meliputi pelaku usaha (Pasal 20), Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain (Pasal 24), pelaku usaha yang memprodukdi barang (Pasal 25), dan pelaku usha yang memperdagangkan jasa (Pasal 26).


Identifikasi Masalah

Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah perjanjian terapeutik dalam pelaksanaan pelayanan medis operasi bedah antara dokter dan pasien di Rumah Sakit dihubungkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 290/MENKES/PER/ III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran ?

Tujuan Penelitian

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian terapeutik dalam pelaksanaan pelayanan medis operasi bedah antara dokter dan pasien di Rumah Sakit dihubungkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum adalah :”suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.21

Selanjutnya Ronny Hanitijo Soemitro, Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.22 Kemudian nama lain dari penelitian hukum normatif menurut Bambang Waluyo adalah peneleitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.23

Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu menelusuri dan mempelajari literatur-literatur yang ada kaitannya dengan materi penelitian ini. Sedangkan metodologi yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif dengan jenis penelitian diskriptif, yaitu menggambarkan apa adanya hal-hal yang berkaitan dengan hukum kedokteran melalui pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, artinya yaitu dalam penelitian ini yang diteliti yaitu bahan pustaka atau bahan hukum sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Sesuai dengan Tipe penelitian ini yaitu Yuridis Nonnatif, maka hasil dari penelitian yang dilakukan dibeberapa tempat yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Muluk Lampung, dan Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu , dapat dikumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan tema sentral, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 159b/Men-Kes/PER/II/1988 jo Keputusan Menteri Kesehatan 157/Menkes/SK/III/1999, tentang Rumah Sakit

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 290/MENKES/PER/ III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

5. Permenkes RI No. 1419 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi.

6. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi.

7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.

8. Blanko Persetujuan Tindakan Medis (Operasi) Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Muluk Lampung, dan Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu.

Berdasarkan bahan-bahan hukum yang ada dan relevan dengan tema sentral yang diteliti, maka dilakukan analisis terhadap setiap sub-tema. Tentang Perjanjian terapeutik dalam pelaksanaan pelayanan medis operasi bedah antara dokter dan pasien di Rumah Sakit dihubungkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 290/MENKES/PER/ III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Hubungan yang timbul dari perjanjian terapeutik juga dihubungkan dengan hak manusia. Hal ini terbukti dari pengakuan secara universal, bahwa perjanjian terapeutik (transaksi terapeutik) bertumpu pada 2 (dua) macam hak asasi, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to self determination), dan hak untuk mendapatkan informasi (the right to infor­mation)24.

Didasarkan kedua hak tersebut, maka dalam menentukan tindak­an medis operasi yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien, harus ada informed consent (persetujuan yang didasarkan atas informasi atau pen­jelasan), yang di Indonesia diterjemahkan sebagai persetujuan tindakan medik.

Informed consent disyaratkan dalam perjanjian tera­peutik, sebagaimana dicantumkan dalam Deklarasi Helsinki yang penyusunannya berpedoman pada The Nuremberg Code yang semula disebut sebagai persetujuan sukarela. Di dalam Nuremberg Code dikemukakan 4 (empat) syarat sahnya per­setujuan yang harus diberikan secara sukarela, yaitu:25

1. Persetujuan harus diberikan secara sukarela;

2. Diberikan oleh yang berwenang hukum;

3. Diberitahukan; dan

4. Dipahami.

Apabila perjanjian terapeutik dipandang sebagai perjanjian yang bertumpu pada hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak untuk mendapatkan informasi, maka informed consent dimaksudkan sebagai alat untuk me­mungkinkan penentuan nasib sendiri berfungsi dan hak atas informasi terpenuhi dalam praktek dokter.

Didasarkan pada latar belakang digunakannya istilah informed consent, maka disyaratkannya informed consent ini dimaksudkan untuk melindungi hak individual pasien dari tindakan tidak sah atas integritasnya oleh dokter, dan juga dapat melindungi dokter dari tuntutan pelanggaran hak atas integritas pribadi pasien.

Kemudian, didasarkan pandangan bahwa informed consent dapat men­jadi doktrin hukum apabila adanya kewajiban hukum dokter untuk mem­berikan informasi dan kewajiban untuk mendapatkan persetujuan, maka para dokter di Indonesia melalui organisasi profesinya mengusulkan di­buatnya peraturan yang mengatur kedua kewajiban itu. Hal itu terwujud dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 290/MENKES/PER/ III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Dokter di­wajibkan mendapatkan persetujuan untuk semua tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien dan harus memberikan informasi kepada pasien. Dari kenyataan tersebut di atas, maka timbul persepsi di kalangan para dokter bahwa tampaknya kewajiban itu hanya membebani pihak dokter, sedangkan risiko yang dihadapi dalam pelayanan medik operasi cukup tinggi.

Dalam hal ini informed consent diartikan sebagai perwujudan prinsip mengutamakan kepentingan pasien, tetapi kepentingan dokter itu sendiri seolah-olah terabaikan. Selain itu ada juga yang menafsirkan bahwa karena informed consent secara tertulis dari pasien dapat dijadikan alai bukti, maka berarti dapat membebaskan dokter dari tuntutan risiko yang timbul dari tindakan medik operasi yang dilakukan oleh dokter.

Padahal, justru hal ini merupakan suatu tindakan yang tidak patut, karena ber­tentangan dengan asas tidak merugikan. Didasarkan asas tidak merugi­kan, maka disyaratkannya informed consent justru bertujuan agar dokter dapat menghindarkan risiko yang sekecil apapun demi kepentingan pasiennya.

Selain itu, untuk memenuhi kewajiban memberikan informasi, maka di­cantumkan pula pernyataan dari dokter yang menyatakan bahwa telah dijelaskan sifat, tujuan, serta kemungkinan (risiko) akibat yang timbul dari tindakan medik tersebut kepada pasien atau keluarganya. Dengan demi­kian, dokter yang bersangkutan juga menandatangani formulir Persetuju­an Tindakan Medik termaksud. Sehubungan dengan itu, jika pasien me­nolak dilakukannya suatu tindakan medik tertentu, maka pasien dan/atau keluarganya diwajibkan untuk mengisi Surat Pernyataan Penolakan.

Oleh karena itu, untuk kelengkapan administrasi pengobatan dan pe­rawatan pasien di rurnah sakit disodorkan berbagai informed consent tertulis, antara lain Surat Pernyataan Persetujuan Operasi atau Anestesi26.

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran :

(1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan se­cara lengkap.

(3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada. ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:

a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis;

b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan;

c. Alternatif tindakan lain dan risikonya;

d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan

e. Pragnosis terhadap tindakan yang dilakukan.

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.

(5) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.27


Simpulan

Kekhususan perjanjian terapeutik dalam pelayanan medis operasi di rumah sakit terletak pada obyek perjanjian berupa pelayanan medis operasi berdasarkan usaha atau ikhtiar yang hasilnya tidak bisa dipastikan. Disyaratkannya informed consent sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 290/MENKES/PER/ III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam perjanjian terapeutik merupakan ciri hubungan antara dokter dan pasien sebagai hubungan pemberian pertolongan secara profesional. Informasi pasien diperlukan dokter untuk menegakkan diagnose sedangkan informasi dokter diperlukan pasien untuk menentukan persetujuannya untuk melakukan tindakan operasi serta resiko-resiko sebelum operasi maupun sesudah operasi dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

Buku:

Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan, Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta, 2005

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Dani Wiradharma, Hukum Kedokteran, Bina Aksara, Jakarta, 1996

Eka Julianta Wahjoepramono, Konsekwensi Hukum Dalam Profesi Medis, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012

Husein Kerbala, Segi-Segi Etis dan Yuridis Informed Consent, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993

J. Guwandi, Dugaan Malpraktek Medik dan Perjanjian Terapeutik antar Pasien dan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2006

JB Suharjo B Cahyono, Membangun Budaya Keselamatan Pasien Dalam Praktik Kedokteran, Kanisius, Yogyakarta, 2008

Kadir Sanusi, Segi-Segi Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Kaitannya Dengan Hubungan Dokter-Pasien, Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1995

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Kartono Mohamad, Makalah, Ikatan Kerja Antara Dokter dengan Rumah Sakit, Diskusi Panel Hubungan Kerja Dokter-Rumah Sakit dalam Kaitannya dengan Tanggungjawab Hukum, Jakarta, 3 Desember 1994

M. Dahlan Y Al-barry, Yustina Akmalia dan A.Rahman Usman, Kamus Istilah Medis, Arkola, Surabaya, 2001

M. Faiz Mufidi, Perjanjian Alih Teknologi Dalam Bisnis Franchise Sebagai Sarana Pengembangan Usaha Nasional Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi, Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2008

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2007

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri, GHlmia Indonesia, Jakarta, 1994

Safitri Hariyani, Sengketa Medik, Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara dokter dengan Pasien, Diadit Media, Jakarta, 2004

Sri Praptianingsih, Kedudukan Hukum Perawat ;dalam upaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Susilawetty, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, Gramata Publising, Bekasi, 2013

Sutjipto, Makalah, Hukum Perikatan Dokter dengan Rumah Sakit, Seminar Hubungan Liabilitas Dokter dengan Rumah Sakit, Jakarta, 30 Januari 1993.

W.JS. Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1991

Veronika Komalawati, D, Hukum dan Etik dalam Praktek Dokter, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989

Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Bahasa Belanda Indonesia Inggris, Aneka Ilmu, Semarang, 1977

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bugerlijk Wetboek).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 159b/Men-Kes/PER/II/1988 jo Keputusan Menteri Kesehatan 157/Menkes/SK/III/1999, Tentang Rumah Sakit

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 290/MENKES/PER/ III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

Permenkes RI No. 1419 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi.

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.

Kode Etik Kedokteran Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Departemen Kesehatan, Jakarta, 1983

Himpunan Peraturan Kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta, 1992


1 Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945. Bandingkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Bandingkan Bahder Johan, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar maju, Bandung, 2012, Hlm.219. Substansi utama hak asasi manusia, adalah kebebasan dan hak atas privasi. Kebebasan merupakan suatu kemampuan dari seseorang untuk menentukan pilihannya. Secara filosofis hakekat kebebasan manusia, terletak dalam kemampuan manusia menentukan diri sendiri. Kebebasan itu bersifat eksistensial karena merupakan sesuatu yang menyatu dengan manusia, artinya termasuk eksistensinya sebagai manusia. Kebebasan adalah suatu kemampuan manusia khususnya kemampuan untuk memberi arti dan arah hidupnya, serta kemampuan untuk menerima atau menolak kemungkinan-kemungkinan dan nilai-nilai yang ditawarkan pada manusia oleh kehidupan.

Tentang apa yang dimaksud dengan kebebasan? Pengertian-nya merupakan pengertian yang semu. Pada dasarnya makna atau pengertian "bebas" atau "kebebasan" juga merupakan pengertian yang kabur, tidak mempunyai pengertian yang jelas dan menunjukkan makna yang berbeda-beda, bahkan pengertiannya bisa dianggap bertentangan satu sama lain tentang suatu fakta yang diterangkan, sesuai dengan kata yang mengiringi kata kebebasan atau keadaan yang diutarakan dalam kalimat yang bersifat menjelaskan sesuatu objek atau suatu persoalan. Secara argumentatif beberapa contoh tentang kata bibd§ atau kebebasan di bawah ini dapat memberi argumentasi tentang hal tersebut di atas yang menunjukkan bahwa pengertian istilah bebas atau kebebasan merupakan makna yang kabur.

Pada satu sisi kata bebas atau kebebasan dapat berarti keadaan tiada penghalang atau paksaan. Pengertian ini misalnya dapat ditemui dalam kata "mereka bebas bekerja dengan tenang". Dari contoh ini menggambarkan bahwa orang lain tidak memaksa untuk melakukan sesuatu yang melawan kehendak Bandingkan Eka Julianta Wahjoepramono, Konsekwensi Hukum Dalam Profesi Medis, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012, Hlm.56-57. Sebagai hak asasi manusia, maka hak kesehatan adalah hak yang melekat pada seseorang karena kelahirannya sebagai manusia, bukan karena pemberian sesorang atau negara, karenanya tentu saja tidak dapat dicabut dan dilanggar oleh siapapun. Negara sebagai pengemban amanat untuk mensejahterakan masyarakat, dan bahwa sehat itu tidak hanya sekedar bebas dari penyakit tetapi adalah kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara ekonomis, maka sesuai dengan norma HAM, negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi kesehatan tersebut.

2 Danny Wiradharma, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996, Hlm.36

3 Lihat Pasal 1 angka 12, angka 13, angka 14 dan angka 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

4 Lihat Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

5 Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

6 Sri Praptianingsih, Kedudukan Hukum Perawat ;dalam upaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm.3.

7 Lihat M. Dahlan Y Al-barry, Et. al, Kamus Istilah Medis, Arkola, Surabaya, 2001 Hlm.588. Terapeutik adalah berkenaan dengan pengobatan atau penyembuhan penyakit (terapi).

8 D. Veronika Komalawati, Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik, Citra Aditya Bakti, Bandung., 1999, Hlm.1.

9Safitri Hariyani, Sengketa Medik, Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara dokter dengan Pasien, Diadit Media, Jakarta., 2004, Hlm.12. Bandingkan Faiz Mufidi, Pencabutan Informed Consent dan Kebatalan Perjanjian, Fakultas Hukum Unisba, Bandung, 2012, Hlm.264. Pada pola hubungan horizontal kontraktual sebagaimana disebut diatas, dokter dan pasien menyepakati untuk mengadakan hubungan hukum di dalamnya dokter berjanji akan memberikan pelayanan medik dan pasien bersedia menerima pelayanan yang diberikan dokter tersebut dengan memberikan sejumlah pembayaran. Mengingat isi jasa pelayanan medik tersebut berupa tindakan terapeutik, maka perjanjian tersebut dinamakan perjanjian terapeutik.

10 Ibid

11 Susilawetty, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, Gramata Publising, Bekasi, 2013, Hlm.55

12 Sumber Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu tanggal 9 Agustus 2013

13 Lihat Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

14 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2006, Hlm.1

15 Lihat Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

16 JB Suharjo B Cahyono, Membangun Budaya Keselamatan Pasien Dalam Praktik Kedokteran, Kanisius, Yogyakarta, 2008, Hlm.215-116.

17 Lihat M. Dahlan Y Al-barry, Et.al, Op Cit, Hlm.32. Apendeksitis adalah peradangan pada usus buntu. Abses adalah peradangan jaringan tubuh yang memungkinkan timbulnya rongga tempat menggumpalnya nanah yang dihasilkan oleh organisme piogenik. Apendektomi adalah Operasi usus buntu.Kemudian Stadium adalah tingkatan masa penyakit Contoh : stadium infeksi, masa penyakit mulai menjalar.

18 J Guwandi, Dugaan Malpraktek Medik dan Perjanjian Terapeutik antar Pasien dan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta,2006, Hlm.10

19 Safitri Hariyani, 2004, Op Cit, Hlm.25

20 D.Veronika Komalawati, Hukum dan Etik dalam Praktek Dokter, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, Hlm.102



21Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media group, Jakarta, 2007, Hlm.35.

22Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hlm.11

23Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hlm.13.

24Husen Kerbala, Segi-Segi Etis dan Yuridis informed consent, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, Hlm.56

25D.Veronika Komalawati, Op Cit, Hlm.149.



26 Husen Kerbala, 1993, Op Cit, Hlm.174

27Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran



HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENCIPTA LAGU INDIE DENGAN STASIUN RADIO ATAS PERFORMING RIGHT  MUSIK  DAN LAGU INDIE DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III (TIGA) KUHPERDATA

Ashibly

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin.SH
Jl. Jend. Ahmad Yani No.1 Bengkulu
Email :ashibly23@gmail.com

             Abstract
One of the intellectual work that goes specifically IPR regimes and copyright regime is the creation of a song or music. One of Economic Rights of Copyright is Right Performance (Performance Right). In the legal relationship between the parties songwriter indie radio station. Creator ought to music or indie songs have economic rights over the creation of music or song just like the Creator in general. issues to be discussed in this paper are (1) How is the legal relationship between songwriter indie radio station on the Performing Right Indie Music and Songs associated with the Book III (Three) of the Civil Code ?. The approach used in discussing issues of law relationship with songwriter indie radio stations right on performing music and indie song is normative juridical approach. in the legal relationship between the Creator again indie radio station using the agreement in oral form. If associated with Book III of the Civil Code Article 1338, all agreements made legally valid as the law for those who make it. That is the principle of freedom of contract as the legal basis of the agreement.
Keywords: copyright, performance right, independent, legal relations

Abstrak
Salah satu karya intelektual yang masuk rezim HKI dan secara khusus rezim hak cipta adalah ciptaan lagu atau musik. Salah satu Hak Ekonomi dari Hak Cipta adalah Hak Pertunjukan (Performance Right). Di dalam hubungan hukum antara pihak Pencipta lagu indie dengan stasiun radio. Seharusnya Pencipta musik atau lagu indie memiliki hak ekonomi atas musik atau lagu yang diciptakannya layaknya seperti Pencipta  pada umumnya. permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah (1) Bagaimana hubungan hukum antara Pencipta lagu indie dengan stasiun radio atas Performing Right  Musik  dan Lagu Indie dihubungkan dengan buku III (Tiga) KUHPerdata?. Pendekatan yang digunakan dalam membahas masalah hubungan hukum pencipta lagu indie dengan stasiun radio  atas performing right  musik  dan lagu indie adalah metode pendekatan yuridis normatifDi dalam hubungan hukum antara Pencipta lagi indie dengan stasiun radio menggunakan perjanjian dalam bentuk lisan. Jika dikaitkan dengan Buku III KUHPerdata Pasal 1338, maka semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya asas kebebasan berkontrak menjadi dasar hukum dari perjanjian tersebut.
Kata Kunci : hak cipta, performance right, indie, hubungan hukum


Pendahuluan
Salah satu cabang-cabang utama HKI adalah Hak Cipta, yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan pelaku (performer), misalnya seorang penyanyi atau penari di atas panggung, merupakan hak terkait yang dilindungi hak cipta1.
Pengertian Hak Cipta asal mulanya menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta. Istilah copyright (hak cipta) tidak jelas siapa yang pertama kali memakainya, tidak ada 1 (satu) pun perundang-undangan yang secara jelas menggunakannya pertama kali. Menurut Stanley Rubenstain, sekitar tahun 1740 tercatat pertama kali orang menggunakan istilah “copyright”. Di Inggris pemakaian istilah hak cipta (copyright) pertama kali berkembang untuk menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya2.
Secara tradisional, Hak Cipta telah diterapkan ke dalam buku-buku, tetapi sekarang Hak Cipta telah meluas dan mencakup perlindungan atas karya sastra, drama, karya musik dan artistik, termasuk rekaman suara, penyiaran suara film dan televisi dan program komputer3.
Salah satu karya intelektual yang masuk rezim HKI dan secara khusus rezim hak cipta adalah ciptaan lagu atau musik. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produk-produk yang berkaitan dengan ciptaan lagu atau musik pun telah memberikan andil bagi peningkatan perekenomian masyarakat. Kenyataan ini tidak terlepas dari keberadaan ciptaan lagu atau musik yang disukai oleh hampir semua orang di muka bumi ini4.
Undang–undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 menyebutkan bahwa ciptaan–ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Kemudian undang–undang ini merinci lagi secara detail ciptaan yang dilindungi yang mencakup:
a.    Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain ;
b.    Ceramah, kuliah,pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu ;
c.    Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan ;
d.    Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
e.    Drama, atau drama musikal, tari kereografi, pewayangan dan pantomim ;
f.     Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan ;
g.    Arsitektur
h.    Peta
i.      Seni batik
j.      Fotografi
k.    Sinematografi
l.      Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai database, dan karya lain dari hasil perwujudan5.

Di dalam UUHC Pasal 12 ayat 1 (d) salah satu hasil karya yang dilindungi adalah Lagu atau musik. Lagu atau musik dalam UUHC (penjelasan Pasal 12 huruf d) terdapat rumusan pengertian lagu atau musik sebagai berikut:
“Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan  satu kesatuan karya cipta”6.
Karya cipta lagu merupakan hasil kerja otak (Intelektualitas) manusia. Ketika irama lagu tadi tercipta berdasarkan hasil kerja otak, ia dirumuskan sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual. Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai Intelektual Property Right. Itu pulalah sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan Hak Atas Kekayaan Intelektual itu bersifat eksklusif. Hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu.Berkembangnya peradaban manusia, dimulai dari kerja otak itu.7
Pencipta musik atau lagu atau komposer memiliki hak ekonomi dan hak moral layaknya seperti Pencipta pada umumnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 Undang – undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002, namun, hak moral dan hak ekonomi  yang dimiliki oleh Pencipta atau komposer adalah atas musik atau lagu yang diciptakannya.8
Salah satu aspek hak khusus pada Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Ekonomi (economic right). Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan Hak Ekonomi karena Hak Kekayaan Intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri Hak Kekayaan Intelektual atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi itu diperhitungkan karena Hak Kekayaan Intelektual dapat digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Dengan kata lain, Hak Kekayaan Intelektual adalah objek perdagangan. Jenis Hak Ekonomi pada setiap klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual dapat berbeda-beda. Pada Hak Cipta, jenis Hak ekonomi lebih banyak jika dibandingkan dengan Paten dan Merek.9
Salah satu Hak Ekonomi dari Hak Cipta adalah Hak Pertunjukan (Performance Right). Adapun yang dimaksud Hak Pertunjukan (Performance Right) adalah hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, peragawati. Hak ini diatur dalam Bern Convention, Universal Copyright Convention,  dan  Rome Convention.10
Hak pertunjukan (Publik Performance Right) merupakan hak yang dimiliki oleh para pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan. Setiap orang atau pihak yang ingin menampilkan, atau mempertunjukan suatu karya cipta harus meminta izin dari si pemilik hak untuk mempertunjukan (performing rights) tersebut11. Pertunjukan dimaksudkan juga penyajian kuliah, khotbah, pidato, presentasi serta penyiaran film, rekaman suara pada TV dan radio. Istilah pertunjukan kadang disamakan dengan pengumuman artinya mempublikasikan ciptaan agar suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain.12
Dengan adanya penegasan tersebut, maka para Pencipta berhak mendapatkan hak ekonomi pada setiap pemakaian hak yang ada dalam hak cipta atas musik atau lagu dari karya ciptaannya. Penggunaan atau pemakaian hak - hak tersebut tentunya mengakibatkan peralihan hak-hak tertentu dari Pencipta kepada pihak lain, atas hak-hak yang ada pada hak cipta atas musik atau lagu ciptaannya tadi, khususnya hak ekonomi, namun tidak mencakup hak moral. Peralihan hak cipta atas lagu ini di atur di dalam Pasal 3 UUHC yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian dengan cara membuat suatu perjanjian secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notariil. Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan itu sekaligus merupakan bukti nyata bahwa hak cipta itu  merupakan hak kebendaan. Dalam terminologi  Undang – undang Hak Cipta  Indonesia, pengalihan itu dapat  berupa pemberian izin (lisensi) kepada pihak ketiga.13
Salah satu bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang komunikasi dan informasi adalah dengan ditemukannya rancangan khusus untuk penyebaran informasi secara cepat dan akurat. Berkat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut arus berita dapat berjalan sangat cepat, sehingga mampu “meniadakan” jarak ruang dan waktu antara dua tempat di muka bumi dan bahkan antara bumi dengan ruang angkasa14.
Radio15 merupakan salah satu media yang digunakan oleh musisi–musisi indie untuk mengedarkan, mengumumkan atau mempublikasikan hasil karya cipta mereka. Radio sebagai pilihan utama band indie karena merupakan media hiburan yang banyak digunakan oleh masyarakat komunitas indie, sehingga musik indie16 yang disiarkan oleh radio tersebut dapat tersebar dengan cepat dan dapat menjangkau ratusan khalayak dalam waktu tertentu.
Kehadiran musik indie dan seni independen di tengah masyarakat pada umumnya antara lain adalah wujud penolakan di dikte pasar. Indie muncul dari hati, di luar mainstream musik pop dan seni pop umumnya yang disebarluaskan industri17. Komunitas indie memang merekam musik mereka sebagai ujung tombak, hanya saja cara jualnya berbeda dengan pemasaran konvensional.18
Kelompok musik indie adalah kelompok musik yang tidak atau belum berafiliasi atau terikat kontrak dengan perusahaan rekaman major. Kelompok musik yang mengeluarkan kumpulan lagu atau album dan tidak memiliki kontrak dengan perusahaan rekaman disebut band indie label19, sedangkan band yang telah terikat kontrak dengan perusahaan rekaman major  akan disebut band major label.
Dapat  dikatakan bahwa band indie atau kelompok musik indie  ini adalah band – band yang bergerak sendiri untuk membuat, memproduksi, mempromosikan dan mengedarkan album mereka dengan cara yang berbeda dengan band major label.
Untuk pendaftaran ciptaan, major label sudah ditangani oleh bagian legal dari perusahaan rekaman tersebut, sedangkan pada indie label cukup dengan cara diumumkan karena hak cipta tidak harus di daftarkan, artinya masalah legalitas hukum dengan cara mendaftarkan lagu atau musik belum terlalu dianggap penting oleh sebagian band-band indie. Kebebasan artis di dalam major label sifatnya terbatas, artinya artis yang di bawah naungan major label  harus mengikuti aturan main dari major label atau produser rekaman, sedangkan pada indie label artisnya diberi kebebasan untuk melakukan segala kegiatan.
Pada Major label, artis terikat kontrak dan mengikuti sistem manajemen perusahaan tersebut sebagaimana artis adalah pekerjanya. Sedangkan pada indie label artis adalah pengambil keputusan dan pelaksana keputusan.
Di dalam hubungan hukum antara pihak Pencipta lagu indie dengan stasiun radio.
Seharusnya Pencipta musik atau lagu indie memiliki hak ekonomi atas musik atau lagu yang diciptakannya layaknya seperti Pencipta  pada umumnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 Undang – undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002, namun kenyataan dilapangan pihak band indie tidak mendapatkan hak ekonomi dari pengumuman atau pemutaran lagu distasiun radio melainkan band indie hanya mendapatkan hak moral saja, artinya di dalam pengumuman lagu atau musik di stasiun radio tersebut band indie hanya “dimanfaatkan” oleh stasiun radio tersebut untuk menarik iklan yang menghasilkan nilai ekonomi bagi stasiun radio tapi tidak bagi band indie. Ada aspek bisnis yang radio tawarkan kepada publik dari program-program acara musik indie dimana mereka memperoleh pembayaran melalui iklan.
Dengan uraian di atas untuk lebih mengetahui dan memahami jenis hubungan hukum apa yang terjadi antara Pencipta lagu indie dengan stasiun radio atas Performing Right  Musik  dan Lagu indie dihubungkan dengan buku III (Tiga) KUHPerdata.
Indentifikasi Masalah
       Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah (1) Bagaimana hubungan hukum antara Pencipta lagu indie dengan stasiun radio atas Performing Right  Musik  dan Lagu Indie dihubungkan dengan buku III (Tiga) KUHPerdata?
Tujuan Penelitian
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami jenis hubungan hukum apa yang terjadi antara Pencipta lagu indie dengan stasiun radio atas Performing Right  Musik  dan Lagu Indie dihubungkan dengan buku III (Tiga) KUHPerdata.
Metode Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam membahas masalah hubungan hukum pencipta lagu indie dengan stasiun radio  atas performing right  musik  dan lagu indie dihubungkan dengan Buku III (Tiga) KUHPerdata adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji kaidah-kaidah hukum normatif atau doktrinal.
Data yang digunakan lebih pada data sekunder. Sifat penelitian di dalam Penulisan ini menggunakan sifat penelitian deskriptif.
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hubungan Hukum Antara Pencipta Lagu Indie Dengan Stasiun Radio Atas Performing Right  Musik  Dan Lagu Indie Dihubungkan Dengan Buku III (Tiga) KUHPerdata.

Untuk memperkuat posisi siaran dan membangun citra positif sebagai lembaga penyelenggara penyiaran, dan untuk meningkatkan daya saing maka  radio melakukan kegiatan penyiaran  dengan mengemas format siaran yang berbeda - beda, diantaranya program bagi para musisi lokal untuk mengekspresikan bakat dan kemampuannya dalam bermusik dengan menghadirkan suatu format siaran yang bertajuk band indie.
Untuk menarik minat para komunitas indie ini, pihak radio memberikan kemudahan-kemudahan bagi band indie untuk mempublikasikan karyanya lewat radio.
Di antara kemudahan itu adalah kesepakatan berupa perjanjian antara pihak lembaga penyiaran radio dengan pencipta lagu indie yang dilakukan secara lisan saja sehingga birokrasi atau administrasinya tidak berbelit-belitAdapun karakteristik perjanjian secara lisan  antara Pencipta lagu indie dengan stasiun radio adalah sebagai berikut:
1)   Adanya para pihak (dalam hal ini Pencipta lagu indie dengan pihak stasiun radio)
2)   Adanya objek yang diperjanjikan  yaitu demo lagu  berupa CD (compact disk)
3)   Timbul kata sepakat antara para pihak
4)   Timbulnya hak dan kewajiban masing – masing pihak
5)   Pemenuhan prestasi.

Dari hasil penelitian pada beberapa stasiun radio (RRI Pro 2 Padang, Arbes FM Padang, Susi FM Padang, Favorit FM Padang), Pihak stasiun radio dalam hubungan hukum dengan pihak Pencipta lagu indie (band indie) melakukan perjanjian dalam bentuk perjanjian lisan yang inti dari perjanjian lisan tersebut memuat hak dan kewajiban bagi masing – masing pihak. Hak dan kewajiban tersebut merupakan akibat hubungan hukum yaitu hubungan yang diatur oleh hukum.
Sedangkan untuk mewujudkan adanya hubungan hukum, haruslah dipenuhi syarat – syarat sebagai berikut20:
a)    harus ada dasar hukumnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu, dan
b)   harus menimbulkan peristiwa hukum.

Dasar hukum dalam hubungan hukum tersebut adalah Pasal 1338 BW yang menyatakan:
“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
Asas ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apa pun isinya, apapun bentuknya sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
Jika dipahami secara seksama maka asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak salah satunya adalah menentukan bentuk perjanjian, baik itu secara tertulis maupun secara lisan.
Berikutnya harus menimbulkan peristiwa hukum, peristiwa hukum adalah suatu perbuatan jika perbuatan itu mempunyai akibat hukum dan akibat itu dikehendaki oleh yang bertindak yaitu subjek hukum. Dari perjanjian dalam bentuk lisan tersebut, Pencipta lagu indie menyerahkan demo lagu mereka kepada pihak stasiun radio yang mempunyai segmen musik indie untuk diumumkan pada masyarakat. Semua perjanjian yang dibuat berkaitan dengan pemakaian hak pengumuman sebuah lagu didasarkan pada ketentuan yang diatur di dalam Pasal 2 Undang–undang Hak Cipta  Nomor 19 Tahun 2002  yang menyebutkan bahwa “salah satu hak khusus dari Pencipta maupun pemegang hak cipta adalah hak mengumumkan”. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 5 Undang – undang Hak Cipta  Nomor 19 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa “pengumuman adalah pembacaan, penyuaraan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain”.21 
Di dalam melakukan perjanjian antara pihak Pencipta lagu indie dengan pihak stasiun radio timbul kesepakatan yang dituangkan melalui perjanjian dalam bentuk lisan. Dalam hubungan perjanjian antara Pencipta lagu indie dengan pihak stasiun radio ada kesepakatan – kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam suatu surat perjanjian berbentuk perjanjian lisan.  Termasuk perjanjian lisan adalah22 :
a)    Perjanjian konsensual, adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang bersangkutan.
b)   Perjanjian riil, adalah perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadinya penyerahan barang atau kata sepakat bersamaan dengan penyerahan barangnya.

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas, salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum23.
Asas kebebasan berkontrak itu dituangkan oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal 1338 ayat 1 BW. Bahwa dengan kebebasan membuat perjanjian tersebut berarti orang dapat menciptakan hak-hak perseorangan yang tidak diatur dalam Buku III BW, tetapi diatur sendiri dalam perjanjian, sebab perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun kebebasan berkontrak bukan berarti boleh membuat kontrak (perjanjian) secara bebas, tetapi kontrak (perjanjian) harus tetap dibuat dengan mengindahkan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, baik syarat umum sebagaimana diatur Pasal 1320 BW maupun syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu.24
Di dalam KUHPerdata syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian di atur di dalam Pasal 1320, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
1)   Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2)   Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3)   Suatu hal tertentu;
4)   Suatu sebab yang halal.25

Dari hubungan hukum antara Pencipta lagu indie dengan pihak stasiun radio jenis perjanjian atau hubungan apa yang terjadi antara Pencipta lagu indie dengan pihak stasiun radio jika dikaitkan dengan Buku III KUHPerdata merupakan kebebasan berkontrak yang dituangkan kedalam bentuk perjanjian secara lisan, jika dihubungkan dengan Hak Cipta, maka tepat jika dinamakan  dengan perjanjian tersebut dengan nama perjanjian  lisensi.
Dari rumusan, definisi maupun pengertian, baik yang tersirat maupun yang tersurat dalam kata – kata yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, dapat di katakan bahwa sesungguhnya lisensi merupakan suatu bentuk perjanjian antara pihak pemilik atau pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai pemberi lisensi dengan pihak lain sebagai penerima lisensi.
Di dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lain nya yang berhak atas prestasi tersebut. Pada dasarnya perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian izin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta.
Di dalam perjanjian antara Pencipta lagu indie dengan pihak stasiun radio, kalau dihubungkan dengan cakupan hak ekonomi Pencipta lagu indie sebagaimana di atur di dalam UUHC, berdasarkan perjanjian lisan antara Pencipta lagu indie dengan pihak stasiun radio, Pencipta lagu indie hanya menyerahkan sebagian dari hak ekonominya (hak mengumumkan). Adapun hak ekonomi menurut penjelasan UUHC adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Aplikasi dari hak ini adalah bahwa Pencipta hendaknya mendapatkan manfaat ekonomi berkaitan dengan kegiatan pengumuman dan penyiaran dari rekaman suara tersebut.
Di dalam perjanjian lisan antara Pencipta lagu indie dengan pihak stasiun radio, terjadi penyerahan lagu dari pihak Pencipta lagu indie dengan pihak stasiun radio dan itu merupakan pemberian izin atau hak yang dituangkan dalam perjanjian untuk di umumkan atau di siarkan kepada pendengar radio, kalau dihubungkan dengan cakupan hak ekonomi Pencipta lagu indie dengan pihak stasiun radio dalam pengumuman (performing right) lagu tersebut, memang band indie tidak mendapatkan royalti dari pengumuman lagu di radio tersebut karena secara eksplisit tidak disebutkan di dalam perjanjian mengenai pemberian royalti, namun tidak menutup kemungkinan band indie akan mendapatkan hak ekonomi nya di luar dari segmen musik indie yang di siarkan oleh pihak stasiun radio, misalnya band indie tersebut di undang dalam event atau tampil di dalam pertunjukan yang di selenggarakan pihak radio diluar dari perjanjian pengumuman lagu di radio dan mendapatkan fee atau bayaran dari pertunjukan di luar siaran radio tersebut. Sehingga menurut hemat Penulis, perjanjian yang dilakukan oleh Pencipta lagu indie dengan pihak stasiun radio merupakan perjanjian lisensi karena adanya pemberian izin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu. Pemberian lisensi antara Pencipta lagu indie dengan pihak stasiun radio tidak dibuat secara khusus atau non eksklusif, artinya pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan hak ciptanya itu atau memberi lisensi yang sama kepada pihak ketiga yang lainnya.
Simpulan
Dari hasil pembahasan diatas, dapat ditarik beberapa simpulan dari permasalahan yang diangkat yaitu, di dalam hubungan hukum antara Pencipta lagi indie dengan stasiun radio menggunakan perjanjian dalam bentuk lisan. Jika dikaitkan dengan Buku III KUHPerdata Pasal 1338, maka semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya asas kebebasan berkontrak menjadi dasar hukum dari perjanjian tersebut. Perjanjian antara Pencipta lagi indie dengan stasiun radio telah memenuhi kata sepakat yang menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Daftar Pustaka
Buku :
Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
Bernard Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif,Alumni, Bandung, 2011
Endang Purwaningsih, Hak Kekayaan Intelektual (HKIdan Lisensi, Mandar Maju,Bandung, 2012
Ermansyah Djaja, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Putaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
Hendra Tanu Atmadja, Hak  Cipta Musik atau Lagu, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2003
Iman Sjahputra, Hak atas Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar), Harvarindo, 2007
Ishaq,  Dasar – Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
Ok  Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), Rajawali Pers, Jakarta,2013
Otto Hasibuan, Hak Cipta di Indonesia ;Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right, dan Collecting Society, PT. Alumni, Bandung 2008
R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Edisi Revisi,Pradnya Paramita, Jakarta, 1995
Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Edisi Revisi,Alumni, Bandung, 2006
Subekti, Hukum Perjanjian, Cet VI,  Intermasa, Jakarta, 1979
Theodore KS, Rock’n Roll Industri Musik Indonesia Dari Analog ke Digital, Buku Kompas, Jakarta, 2013
Tim Lindsey dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alumni, Bandung 2011

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang–undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta


1Tim Lindsey dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alumni, Bandung 2011, Hlm 6
2 Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm 47-48
3Ibid
4Bernard Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif,Alumni, Bandung, 2011, Hlm  9
5  Ermansyah Djaja, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009Hlm 13-14
6 Otto Hasibuan, Hak Cipta di Indonesia ; Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right, dan Collecting Society, PT. Alumni, Bandung 2008,  Hlm 140- 141
7 Ok  Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), Rajawali Pers, Jakarta,2013Hlm 10-11
8 Hendra Tanu Atmadja, Hak  Cipta Musik atau Lagu, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2003,  Hlm 295
9 Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm  23
10 Ibid, Hlm 24
11Iman Sjahputra, Hak atas Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar), Harvarindo, 2007, Hlm 119
12Endang Purwaningsih, Hak Kekayaan Intelektual (HKIdan Lisensi, Mandar Maju,Bandung, 2012,  Hlm 39
13Ok. Saidin, Op.Cit. Hlm 60
14Ibid, Hlm 143
15Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian Radio itu sendiri adalah siaran (pengiriman) suara atau bunyi melalui udara.
16 Kata Indie merupakan kata informal dari kata independent yang secara terminologi memiliki arti bebas. Namun secara definisi indie adalah kata benda informal tunggal (noun) yang berarti sebuah karya seni yang dihasilkan oleh kelompok atau perusahaan bebas yang tidak terikat oleh satu atau lebih organisasi komersil.
17 Sekitar awal 1990an pemusik-pemusik remaja bermetal grindcore di Bandung dengan musik yang ekstrem dan lirik yang kasar mendistribusikan hasil rekamannya antarkelompok, dari teman ke teman atau door to door, menggunakan gerakan bawah tanah alias underground
18 Theodore KS, Rock’n Roll Industri Musik Indonesia Dari Analog ke Digital, Buku Kompas, Jakarta, 2013,  Hlm 292
19 Biasanya di dalam mempromosikan dan mengedarkan hasil karya cipta musik atau lagu,  band indie menitipkan hasil karya nya di distro-distro dan cafe-cafe komunitas indie ataupun melalui acara festival indie sehingga hasil karya mereka bisa terjual dan tersebar bagi penikmat musik indie
20 Ishaq,  Dasar – Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 85
21Otto Hasibuan, Hak Cipta di Indonesia ; Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right, dan Collecting Society, PT. Alumni, Bandung 2008,  Hlm 332
22Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Putaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, Hlm 63-64
23Subekti, Hukum Perjanjian, Cet VI,  Intermasa, Jakarta, 1979, Hlm 13
24 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Edisi Revisi,Alumni, Bandung, 2006, Hlm 203-204
25 R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Edisi Revisi,Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, Hlm 339